Kontrak Kerja Berakhir, Apakah Karyawan PKWT Berhak atas Uang Kompensasi?

Pendahuluan

Berakhirnya kontrak kerja sering dipahami sebagai berakhirnya seluruh kewajiban perusahaan setelah gaji terakhir dibayarkan. Bagi pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), masih terdapat hak atas uang kompensasi apabila persyaratannya terpenuhi.

Hak ini perlu diperhatikan oleh pekerja, pengelola sumber daya manusia, dan pemilik usaha. Kesalahan dapat terjadi karena perusahaan menunggu seluruh rangkaian perpanjangan kontrak selesai atau menggunakan komponen upah yang tidak tepat.

Pembahasan

1. Siapa yang Berhak dan Kapan Dibayarkan?

Pasal 15 PP Nomor 35 Tahun 2021 mewajibkan pengusaha memberikan uang kompensasi pada saat PKWT berakhir kepada pekerja yang telah bekerja paling sedikit satu bulan secara terus-menerus.

Apabila kontrak diperpanjang, pembayaran untuk periode awal dilakukan ketika periode tersebut selesai, sebelum perpanjangan. Kompensasi untuk periode perpanjangan dibayarkan ketika perpanjangan berakhir atau selesai.

Dengan demikian, melanjutkan hubungan kerja melalui perpanjangan tidak menjadi alasan untuk menunda seluruh pembayaran hingga pekerja benar-benar meninggalkan perusahaan.

2. Bagaimana Menghitungnya?

Pasal 16 menetapkan satu bulan upah untuk masa kerja 12 bulan terus-menerus. Untuk masa kerja yang memenuhi syarat tetapi kurang atau lebih dari 12 bulan, perhitungannya proporsional:

Uang kompensasi = masa kerja dalam bulan ÷ 12 × satu bulan upah.

Dasar upah umumnya terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap. Apabila perusahaan menggunakan upah tanpa tunjangan, dasar perhitungannya adalah upah tersebut. Apabila komponennya berupa upah pokok dan tunjangan tidak tetap, dasar perhitungannya adalah upah pokok.

Karena itu, jumlah yang diterima dalam rekening setiap bulan tidak selalu sama dengan dasar perhitungan kompensasi. Struktur upah perlu diperiksa melalui perjanjian kerja dan slip gaji.

3. Contoh Perhitungan

Sebagai ilustrasi hipotetis, seorang pekerja menyelesaikan PKWT selama enam bulan. Upah pokoknya Rp5 juta dan tunjangan tetapnya Rp1 juta per bulan. Dengan dasar upah Rp6 juta, kompensasinya adalah:

6 ÷ 12 × Rp6.000.000 = Rp3.000.000.

Apabila kontrak kemudian diperpanjang enam bulan dengan dasar upah yang sama, kompensasi periode pertama Rp3 juta dibayarkan saat periode awal selesai. Kompensasi periode perpanjangan sebesar Rp3 juta dibayarkan ketika periode tambahan tersebut berakhir.

Contoh ini mengasumsikan PKWT yang sah, masa kerja penuh sesuai ilustrasi, dan pemberi kerja yang tidak termasuk usaha mikro atau usaha kecil.

4. Perhatikan Ketentuan Khusus

Pasal 15 ayat (5) mengecualikan tenaga kerja asing yang dipekerjakan berdasarkan PKWT dari pemberian uang kompensasi menurut ketentuan ini. Pengecualian tersebut tidak boleh diperluas menjadi anggapan bahwa seluruh hak kontraktual tenaga kerja asing ikut hilang.

Untuk pekerja pada usaha mikro dan usaha kecil, Pasal 16 ayat (6) mengatur besaran kompensasi berdasarkan kesepakatan pengusaha dan pekerja. Status usaha perlu diperiksa; menyebut perusahaan sebagai “usaha kecil” saja tidak cukup untuk menentukan penerapan ketentuan khusus.

Artikel ini membahas kontrak yang selesai sesuai periodenya. Pengakhiran sebelum waktunya memerlukan pemeriksaan tersendiri karena dapat melibatkan uang kompensasi dan persoalan ganti rugi yang berbeda.

5. Langkah Praktis bagi Pekerja dan Perusahaan

Pekerja sebaiknya menyimpan kontrak, dokumen perpanjangan, slip gaji, dan bukti pembayaran. Jika kompensasi belum dibayarkan, mintalah rincian perhitungan serta penjelasan tertulis kepada perusahaan.

Perusahaan sebaiknya mencatat tanggal berakhir setiap periode kontrak dan menyiapkan perhitungannya sebelum jatuh tempo. Rincian pembayaran perlu membedakan gaji terakhir, kompensasi PKWT, dan hak lain agar tidak terjadi penghitungan ganda atau kekurangan pembayaran.

Kesimpulan

Pekerja PKWT yang memenuhi persyaratan berhak atas uang kompensasi pada saat kontraknya berakhir. Pemeriksaan perlu mencakup masa kerja, komponen upah, perpanjangan, dan ketentuan khusus yang berlaku.

Bagi perusahaan, kepatuhan dimulai dari pencatatan kontrak dan perhitungan yang tepat. Bagi pekerja, memahami dasar perhitungan membantu memastikan haknya tidak terlewat ketika kontrak selesai.