Legal Insights

Pembatalan kontrak Wedding Organizer secara sepihak dapat menimbulkan konsekuensi hukum, mulai dari sengketa uang muka hingga tuntutan ganti rugi. Pahami kedudukan kontrak, klausula non-refundable, wanprestasi, dan perlindungan konsumen.

Gugatan dikabulkan, ditolak, dan tidak dapat diterima atau NO memiliki akibat hukum yang berbeda. Pahami perbedaannya, mulai dari pemeriksaan pokok perkara, pembuktian, cacat formil, hingga kemungkinan mengajukan gugatan kembali.

Gugatan dapat dinyatakan prematur apabila diajukan sebelum hak menuntut timbul, kewajiban jatuh tempo, atau prosedur awal penyelesaian sengketa dipenuhi. Kondisi ini dapat menyebabkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan.

Mantan karyawan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila membocorkan atau menggunakan rahasia dagang perusahaan tanpa hak. Pelanggaran dapat menimbulkan gugatan ganti rugi, penghentian penggunaan informasi, hingga konsekuensi pidana.

Ketika PT dinyatakan pailit dan dibubarkan, pengurusan kewajiban pajaknya tidak serta-merta berakhir. Pahami peran Kurator, kedudukan boedel pailit, dan hak mendahulu negara dalam pelunasan utang pajak perseroan.

Pendirian PT PMA memerlukan perencanaan struktur investasi, kesesuaian bidang usaha, pembentukan badan hukum, serta pemenuhan Perizinan Berusaha melalui OSS. Investor asing perlu memahami setiap tahap agar investasi dapat dijalankan secara sah dan terlindungi di Indonesia.

PT Perorangan memberikan kemudahan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil untuk mendirikan badan hukum tanpa batas minimum modal tertentu. Namun, pendiri tetap wajib memenuhi ketentuan penyetoran modal, pelaporan keuangan, dan pemisahan harta pribadi dari perusahaan.

Utang pajak dapat daluwarsa setelah jangka waktu tertentu, tetapi tidak selalu otomatis hilang setelah 5 tahun. Tindakan penagihan seperti Surat Paksa, pengakuan utang, atau penyidikan pajak dapat menghentikan dan menghitung ulang masa daluwarsa penagihan.

Ketidaksesuaian antara KBLI, anggaran dasar, perizinan OSS, dan kegiatan usaha yang sebenarnya dapat menimbulkan persoalan perizinan dan kepatuhan. Perusahaan perlu membedakan perubahan administratif akibat KBLI 2025 dengan kegiatan baru yang secara substantif belum memiliki perizinan.

Mulai 2027, pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak harus telah sepenuhnya berada di bawah Mahkamah Agung. Apa dampaknya terhadap proses banding, gugatan, Peninjauan Kembali, e-Tax Court, dan perkara pajak yang sedang berjalan?

PMK 44/2026 mengubah ketentuan mengenai pihak yang dapat menjadi kuasa Wajib Pajak. Kini kuasa dapat berasal dari Konsultan Pajak, Pihak Lain yang memenuhi persyaratan, atau keluarga, dengan ketentuan kompetensi dan Surat Kuasa Khusus yang berbeda.

Term Sheet sering ditandatangani sebelum Share Subscription Agreement, Share Purchase Agreement, atau Shareholders Agreement. Namun, tidak semua ketentuannya otomatis mengikat. Investor dan perusahaan perlu mengetahui klausul mana yang hanya bersifat indikatif dan mana yang dapat menimbulkan kewajiban hukum sejak tahap negosiasi.

Shareholders Agreement dan anggaran dasar dapat mengatur persoalan yang sama dengan ketentuan berbeda. Pahami kedudukan hukum keduanya, dampaknya terhadap RUPS, pengangkatan direksi, pengalihan saham, serta risiko sengketa antar pemegang saham.

Investor asing yang ingin mendirikan perusahaan di Indonesia perlu menentukan KBLI, memeriksa batas kepemilikan asing, memenuhi ketentuan investasi dan modal PT PMA, serta memperoleh perizinan melalui OSS sesuai tingkat risiko kegiatan usaha.

Beneficial owner tidak selalu sama dengan pemegang saham yang tercantum dalam akta perusahaan. Hukum Indonesia melihat siapa yang sebenarnya memiliki, mengendalikan, atau menerima manfaat dari suatu korporasi.

Pemegang lisensi merek asing dapat menghadapi persoalan ketika merek yang sama telah lebih dahulu didaftarkan pihak lain di Indonesia. Penanganannya dapat melibatkan verifikasi status merek, pembuktian iktikad tidak baik, gugatan pembatalan, perlindungan merek terkenal, atau penghapusan karena tidak digunakan.

Sengketa rahasia dagang dapat diselesaikan melalui gugatan perdata, arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa, maupun jalur pidana. Pemilik hak perlu membuktikan bahwa informasi benar-benar rahasia, bernilai ekonomi, dan telah dijaga secara layak.

Paten memiliki batas waktu dan wilayah perlindungan. Pahami masa perlindungan 20 tahun, prinsip teritorial, akibat berakhirnya paten, serta perbedaan antara paten dan paten sederhana.

Warga negara asing yang tinggal di Indonesia pada prinsipnya dapat mengajukan permohonan paten tanpa wajib menggunakan kuasa. Ketahui persyaratan, dokumen, mekanisme PCT, serta prosedur pengajuan paten melalui DJKI.

Penggunaan lagu dan musik untuk kepentingan komersial dapat menimbulkan kewajiban pembayaran royalti meskipun musik diperoleh melalui layanan streaming legal. Pelaku usaha perlu memahami peran LMKN, dasar tarif, serta perbedaan antara penggunaan pribadi dan penggunaan di ruang publik komersial.

Teknologi AI kini dapat meniru wajah dan suara seseorang dengan sangat realistis. Penggunaannya dapat menimbulkan risiko hukum terkait manipulasi informasi elektronik, data pribadi, penipuan, reputasi, hak atas potret, hingga kekayaan intelektual.

Indonesia sedang menyiapkan kerangka tata kelola AI melalui Peta Jalan AI Nasional 2026–2029 dan regulasi Etika AI. Perusahaan yang menggunakan artificial intelligence sebaiknya mulai membangun tata kelola, pengawasan manusia, perlindungan data, dan pengendalian risiko sebelum regulasi baru berlaku.

Biaya pendaftaran merek di Indonesia dihitung berdasarkan jumlah kelas barang atau jasa yang dimohonkan. Sejak 1 Agustus 2026, tarif untuk pemohon umum menjadi Rp2,8 juta per kelas, sementara tarif khusus UMK tetap Rp500 ribu per kelas.

Pengajuan paten membutuhkan lebih dari sekadar penemuan teknologi. Inventor perlu memastikan unsur kebaruan, langkah inventif, penerapan industri, serta menyiapkan deskripsi, klaim, abstrak, dan dokumen pendukung secara tepat.

Seorang direktur utama perusahaan ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana perpajakan terkait PPN dengan kerugian pendapatan negara sekitar Rp3,32 miliar.