Mendirikan PT PMA di Indonesia: Modal, KBLI, dan Perizinan yang Perlu Dipersiapkan Investor Asing

Dalam pendirian perusahaan, investasi, maupun pembentukan joint venture, para pemegang saham sering kali menandatangani Shareholders Agreement untuk mengatur hubungan bisnis mereka.

Perjanjian tersebut dapat memuat pembagian kewenangan, hak menunjuk direksi, kewajiban pendanaan, mekanisme pengalihan saham, hingga prosedur penyelesaian sengketa apabila terjadi perbedaan kepentingan.

Namun, setelah perusahaan beroperasi, tidak jarang ditemukan ketentuan dalam Shareholders Agreement yang berbeda dari anggaran dasar perseroan.

Sebagai contoh, Shareholders Agreement mensyaratkan persetujuan seluruh pemegang saham untuk mengganti direktur utama. Sementara itu, anggaran dasar memungkinkan pengambilan keputusan berdasarkan jumlah suara tertentu sesuai ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Apabila pemegang saham mayoritas kemudian menggunakan hak suaranya dalam RUPS untuk mengganti direktur utama tanpa persetujuan pemegang saham minoritas, apakah keputusan tersebut tetap sah? Apakah pemegang saham mayoritas telah melanggar perjanjian?

Untuk menjawabnya, perlu dipahami bahwa Shareholders Agreement dan anggaran dasar mempunyai fungsi serta akibat hukum yang berbeda.

Apa Perbedaan Shareholders Agreement dan Anggaran Dasar?

Anggaran dasar merupakan dokumen dasar yang mengatur identitas, struktur, dan tata kelola perseroan.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa anggaran dasar sekurang-kurangnya memuat nama dan tempat kedudukan perusahaan, kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, permodalan, klasifikasi saham, susunan organ perseroan, tata cara penyelenggaraan RUPS, pengangkatan dan pemberhentian direksi serta komisaris, dan penggunaan laba.

Anggaran dasar menjadi acuan formal dalam penyelenggaraan perseroan. Ketentuannya tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Sebaliknya, Shareholders Agreement merupakan perjanjian yang dibuat oleh dua atau lebih pemegang saham untuk mengatur hubungan dan kepentingan mereka.

Perjanjian ini dapat memuat pengaturan komersial yang lebih terperinci daripada anggaran dasar, seperti kewajiban memberikan pendanaan tambahan, hak mengikuti penjualan saham, mekanisme penyelesaian kebuntuan pengambilan keputusan, dan kewajiban menjaga kerahasiaan informasi perusahaan.

Dengan demikian, kedua dokumen tersebut mempunyai fungsi yang saling melengkapi, tetapi tidak memiliki cakupan keberlakuan yang identik.

Apakah Shareholders Agreement Mengikat secara Hukum?

Shareholders Agreement pada prinsipnya dapat menjadi perjanjian yang sah dan mengikat berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1320 KUHPerdata mensyaratkan adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, serta sebab yang tidak terlarang.

Sementara itu, Pasal 1338 menetapkan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

Prinsip ini memberikan dasar bagi pemegang saham untuk membuat berbagai kesepakatan komersial sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Namun, sifat mengikat tersebut tidak berarti seluruh isi Shareholders Agreement otomatis dapat diberlakukan terhadap perseroan atau menggantikan prosedur korporasi yang diwajibkan undang-undang.

Jika Keduanya Bertentangan, Mana yang Berlaku?

Jawabannya bergantung pada persoalan hukum yang sedang diperiksa.

Apabila berkaitan dengan keabsahan tindakan korporasi, seperti keputusan RUPS, perubahan anggaran dasar, pengangkatan direksi, atau prosedur pemindahan hak atas saham, ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar yang berlaku menjadi dasar utama penilaian.

Akan tetapi, apabila berkaitan dengan apakah seorang pemegang saham telah memenuhi janji yang diberikan kepada pemegang saham lainnya, Shareholders Agreement tetap perlu diperiksa sebagai dasar kewajiban kontraktual.

Perbedaan tersebut penting karena suatu tindakan tidak otomatis menjadi tidak sah secara korporasi hanya karena tindakan itu bertentangan dengan Shareholders Agreement.

Sebaliknya, tindakan yang memenuhi prosedur korporasi juga tidak otomatis membebaskan pemegang saham dari tanggung jawab apabila ia melanggar kewajiban kontraktual yang sah.

Dalam praktik, kedua persoalan tersebut dapat menimbulkan sengketa yang berbeda dan membutuhkan dasar gugatan serta pembuktian yang berbeda pula.

Contoh Pertentangan dalam Pengangkatan Direksi

Bayangkan PT A mempunyai dua pemegang saham. Investor pertama memiliki 70% saham dan investor kedua memiliki 30%.

Dalam Shareholders Agreement, keduanya menyepakati bahwa investor kedua berhak mencalonkan satu orang direktur dan bahwa penggantian direktur tersebut memerlukan persetujuan kedua pemegang saham.

Namun, anggaran dasar tidak memuat pengaturan khusus mengenai hak pencalonan maupun persyaratan persetujuan tersebut.

Kemudian, pemegang saham mayoritas menggunakan hak suaranya dalam RUPS untuk mengganti direktur yang sebelumnya dicalonkan oleh pemegang saham minoritas.

Pasal 94 Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur bahwa anggota direksi diangkat oleh RUPS. Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentiannya serta dapat mengatur prosedur pencalonan.

Dengan demikian, perlu dilakukan dua pemeriksaan terpisah.

Pertama, apakah keputusan RUPS memenuhi ketentuan undang-undang dan anggaran dasar, termasuk persyaratan pemanggilan, kuorum, serta pengambilan keputusan?

Kedua, apakah pemegang saham mayoritas melanggar kewajiban dalam Shareholders Agreement ketika memberikan suara tanpa memperoleh persetujuan pihak lainnya?

Apabila ketentuan perjanjian memang dilanggar, pemegang saham yang dirugikan dapat menilai kemungkinan tuntutan berdasarkan hubungan kontraktual, meskipun keputusan RUPS juga harus dinilai secara tersendiri menurut hukum perseroan.

Bagaimana dengan Reserved Matters dan Hak Veto?

Dalam transaksi investasi dan joint venture, Shareholders Agreement sering memuat reserved matters.

Istilah ini merujuk pada keputusan tertentu yang berdasarkan kesepakatan para pemegang saham memerlukan persetujuan khusus sebelum dilaksanakan.

Contohnya dapat mencakup penerbitan saham baru, perubahan kegiatan usaha, pengambilan pinjaman dalam jumlah material, penjualan aset utama, atau perubahan susunan manajemen.

Permasalahan muncul ketika Shareholders Agreement mensyaratkan persetujuan seluruh pemegang saham, tetapi anggaran dasar tidak mencerminkan mekanisme tersebut.

Pasal 87 dan Pasal 88 Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur dasar pengambilan keputusan dan persyaratan khusus RUPS. Untuk keputusan tertentu, undang-undang memperbolehkan anggaran dasar menentukan kuorum atau persyaratan suara yang lebih besar.

Karena itu, hak veto yang hendak diterapkan melalui mekanisme RUPS perlu diselaraskan dengan anggaran dasar sepanjang dimungkinkan oleh hukum.

Hak veto yang hanya dituliskan dalam Shareholders Agreement dapat menciptakan kewajiban kontraktual, tetapi pelanggarannya tidak selalu mengakibatkan keputusan korporasi menjadi tidak sah.

Pertentangan dalam Pengalihan Saham

Persoalan lain yang sering muncul berkaitan dengan penjualan atau pengalihan saham.

Shareholders Agreement dapat memberikan berbagai hak, seperti right of first refusal, tag-along rights, drag-along rights, dan pembatasan penjualan saham selama periode tertentu.

Namun, pengalihan saham juga tunduk pada prosedur berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 mengatur antara lain mekanisme pemindahan hak atas saham dan persyaratan yang dapat dimuat dalam anggaran dasar, termasuk kewajiban menawarkan saham terlebih dahulu kepada pemegang saham tertentu serta memperoleh persetujuan organ perseroan atau instansi berwenang apabila diperlukan.

Sebagai contoh, Shareholders Agreement mewajibkan pemegang saham mayoritas menawarkan kesempatan kepada pemegang saham minoritas untuk turut menjual sahamnya ketika terdapat pembeli pihak ketiga.

Jika ketentuan tersebut tidak tercermin dalam struktur dokumentasi dan mekanisme transaksi, penjualan saham dapat menimbulkan perbedaan antara akibat hukum pemindahan saham dan pemenuhan kewajiban kontraktual penjual.

Karena itu, hak pengalihan dalam Shareholders Agreement perlu disusun dengan mempertimbangkan ketentuan anggaran dasar, kewajiban administratif, dan persyaratan sektoral yang mungkin berlaku.

Apakah Shareholders Agreement Dapat Mengatur Pembagian Dividen?

Para investor juga sering menyepakati kebijakan dividen melalui Shareholders Agreement.

Misalnya, para pemegang saham sepakat bahwa perusahaan akan membagikan persentase tertentu dari laba setiap tahun, sepanjang kondisi keuangannya memungkinkan.

Namun, Pasal 71 Undang-Undang Perseroan Terbatas menetapkan bahwa penggunaan laba bersih, termasuk penentuan cadangan, diputuskan melalui RUPS. Dividen juga hanya dapat dibagikan apabila perseroan mempunyai saldo laba positif.

Oleh karena itu, perjanjian mengenai kebijakan dividen harus memperhatikan kewenangan RUPS, ketentuan pembentukan cadangan, dan kondisi keuangan perusahaan.

Para pemegang saham dapat membuat komitmen mengenai bagaimana mereka akan menggunakan hak suaranya, tetapi komitmen tersebut tidak menggantikan ketentuan hukum yang berlaku terhadap pembagian dividen.

Apakah Perseroan Otomatis Terikat oleh Shareholders Agreement?

Tidak selalu.

Pasal 1340 KUHPerdata mengatur bahwa perjanjian pada prinsipnya hanya berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya.

Apabila Shareholders Agreement hanya ditandatangani para pemegang saham, perusahaan tidak otomatis menjadi pihak yang menanggung seluruh kewajiban dalam perjanjian tersebut.

Jika perusahaan turut menandatanganinya, kewajiban yang dapat dibebankan kepada perusahaan tetap harus dinilai berdasarkan isi perjanjian, kewenangan perwakilan, dan ketentuan hukum perseroan.

Penandatanganan oleh perusahaan juga tidak dapat mengesampingkan kewenangan RUPS atau ketentuan undang-undang yang bersifat wajib.

Hal ini perlu mendapat perhatian ketika Shareholders Agreement mengatur kewajiban yang pelaksanaannya justru memerlukan tindakan direksi, komisaris, atau keputusan RUPS.

Bagaimana Cara Menyelaraskan Kedua Dokumen?

Shareholders Agreement dan anggaran dasar sebaiknya disusun sebagai dua dokumen yang saling mendukung sejak tahap awal transaksi.

Untuk pengaturan yang memengaruhi struktur dan prosedur korporasi, seperti klasifikasi saham, hak pencalonan pengurus, ketentuan RUPS, atau persyaratan pemindahan hak atas saham, para pihak perlu menilai apakah pengaturan tersebut juga harus dimuat dalam anggaran dasar.

Sementara itu, pengaturan komersial yang bersifat lebih pribadi, seperti kewajiban pendanaan, kerahasiaan, penilaian saham, mekanisme buyout, atau penyelesaian deadlock, dapat diatur secara lebih terperinci dalam Shareholders Agreement.

Apabila perubahan anggaran dasar diperlukan, prosesnya tidak cukup dilakukan hanya dengan menandatangani perubahan Shareholders Agreement.

Pasal 19 dan Pasal 21 Undang-Undang Perseroan Terbatas mewajibkan perubahan anggaran dasar dilakukan melalui keputusan RUPS dan dituangkan atau dinyatakan dalam akta notaris. Tergantung jenis perubahannya, diperlukan persetujuan atau pemberitahuan kepada Menteri Hukum. Ketentuan administratifnya kini diatur lebih lanjut melalui Permenkum No. 49 Tahun 2025.

Apakah Klausul yang Menyatakan Shareholders Agreement Lebih Tinggi Sudah Cukup?

Sebagian Shareholders Agreement memuat klausul yang menyatakan bahwa apabila terdapat pertentangan, ketentuan Shareholders Agreement akan didahulukan.

Klausul semacam ini dapat menunjukkan kesepakatan mengenai prioritas kewajiban kontraktual antarpihak.

Namun, klausul tersebut tidak dengan sendirinya mengubah anggaran dasar atau mengesampingkan persyaratan yang diwajibkan undang-undang.

Untuk mengurangi risiko, perjanjian dapat memuat kewajiban para pemegang saham untuk menggunakan hak suara dan mengambil tindakan yang diperlukan guna menyelaraskan anggaran dasar, sepanjang perubahan tersebut diperbolehkan dan memperoleh persetujuan yang dipersyaratkan.

Kewajiban tersebut sebaiknya dilengkapi dengan batas waktu, prosedur pelaksanaan, dan konsekuensi apabila salah satu pihak tidak memenuhi komitmennya.

Bagaimana Jika Sengketa Sudah Terjadi?

Apabila perselisihan terjadi, langkah awalnya adalah mengidentifikasi ketentuan yang bertentangan dan tindakan konkret yang dipersoalkan.

Perusahaan dan para pemegang saham perlu memeriksa versi anggaran dasar yang berlaku, seluruh perubahan yang telah memperoleh persetujuan atau pemberitahuan, Shareholders Agreement beserta amendemennya, dokumen RUPS, dan dokumen transaksi terkait.

Jika masalahnya berkaitan dengan pelanggaran janji dalam perjanjian, penyelesaian dapat mengikuti klausul penyelesaian sengketa yang disepakati, termasuk negosiasi, arbitrase, atau gugatan perdata sesuai keadaan.

Jika masalahnya menyangkut tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham, perlu diperiksa pula kemungkinan upaya hukum berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Pasal 61, misalnya, memberikan hak kepada pemegang saham untuk menggugat perseroan apabila dirugikan oleh tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar akibat keputusan RUPS, direksi, atau dewan komisaris.

Namun, gugatan berdasarkan pelanggaran perjanjian dan gugatan atas tindakan perseroan memiliki unsur, kedudukan para pihak, dan konsekuensi hukum yang berbeda.

Penutup

Shareholders Agreement dan anggaran dasar sama-sama penting, tetapi keduanya tidak dapat dipertukarkan.

Anggaran dasar menjadi acuan formal bagi struktur, kewenangan, dan tata kelola perseroan, sedangkan Shareholders Agreement mengatur hak dan kewajiban kontraktual para pemegang saham.

Ketika keduanya bertentangan, analisis tidak cukup dilakukan dengan memilih satu dokumen dan mengabaikan dokumen lainnya. Keabsahan tindakan korporasi harus diperiksa berdasarkan hukum perseroan dan anggaran dasar, sementara pelaksanaan kewajiban antar pemegang saham harus diperiksa berdasarkan perjanjian yang sah.

Penyelarasan kedua dokumen sejak awal investasi atau pendirian joint venture dapat membantu mencegah konflik antara keputusan korporasi dan komitmen komersial para pemegang saham.