LEGAL INSIGHTS

PT Pailit dan Dibubarkan: Siapa Pengemban Tanggung Jawab Pajaknya?

Article Language:

Shyerlieta Chandra

Paralegal

PAJAK

Sep 10, 2026

Copy Link

Kurator bertindak sebagai Likuidator Perseroan 

Dalam doktrin hukum perusahaan, keadaan insolvensi merupakan point of no return bagi keberlangsungan suatu Perseroan Terbatas. Merujuk pada konstruksi hukum Pasal 142 ayat (1) huruf e jo. Pasal 142 ayat (2) huruf b UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pembubaran perseroan yang dipicu oleh kepailitan membawa implikasi radikal terhadap tata kelola perusahaan (corporate governance).

Begitu pintu insolvensi terbuka, "tongkat estafet" kepemimpinan perseroan secara otomatis berpindah. Direksi, yang semula memegang kewenangan atas operasional perseroan, secara mutlak dilarang melakukan perbuatan hukum atas nama PT. Kedudukan tersebut serta-merta tergantikan oleh Kurator yang menyandang peran ganda sebagai Likuidator. Transisi kewenangan ini merupakan instrumen perlindungan hukum yang dirancang oleh pembuat undang-undang guna mengisolasi harta pailit dari potensi penyalahgunaan oleh pengurus lama, sekaligus memastikan proses penyelesaian kewajiban perseroan berjalan objektif, transparan, dan terukur.

Kedudukan Kurator menurut Hukum Perpajakan 

Pergeseran kewenangan dalam perseroan yang pailit tidak hanya terjadi pada ranah keperdataan, melainkan juga merambah secara krusial ke dalam ranah perpajakan. Merujuk pada Pasal 32 ayat (1) huruf d UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, hukum perpajakan Indonesia telah mengantisipasi kondisi disruption ini dengan menetapkan Likuidator sebagai wakil sah  bagi badan hukum yang sedang berada dalam likuidasi.

Implikasi yuridis dari ketentuan tersebut sangat jelas begitu palu ketuk putusan pailit diucapkan dan keadaan insolvensi berlaku, "kemudi" tanggung jawab perpajakan PT berpindah tangan secara otomatis. Direksi tidak lagi memiliki legalitas untuk bertindak atas nama perseroan. Kurator dalam kapasitasnya sebagai Likuidator mengambil alih seluruh tongkat estafet administratif perpajakan, mencakup pelaporan berkala, verifikasi tagihan pajak dari fiskus, hingga tindakan pemenuhan pembayaran kewajiban pajak perseroan.

Namun, hukum secara harfiah tetap memisahkan antara pihak yang mengurus dan pihak yang menanggung. Meskipun Kurator berada di garda depan dalam mengelola kewajiban perpajakan PT, sumber daya keuangan yang digunakan untuk melunasi utang pajak tetap berjangkar pada Harta Pailit (Boedel Pailit) milik Perseroan. Kewajiban fiskal ini sama sekali bukan merupakan utang pribadi Kurator ataupun Direksi, melainkan murni bagian dari proses pemenuhan kedaulatan hak mendahulu negara  atas aset perseroan yang sedang dibereskan.

Hak Mendahulu Utang Pajak 

Proses pembagian hasil likuidasi aset perseroan yang pailit seringkali menjadi arena perebutan hak antara kreditor. Namun, di tengah perdebatan prioritas pelunasan utang tersebut, undang-undang secara tegas memberikan "karpet merah" bagi tagihan perpajakan negara melalui lembaga Hak Mendahulu. Fondasi awal kewenangan ini dapat ditelusuri dalam Pasal 1137 KUHPerdata, yang memberikan hak privilese kepada negara untuk mendahulukan penagihan piutangnya berdasarkan aturan-aturan khusus yang menyertainya.

Aturan khusus yang menjadi norma penguji utama adalah Pasal 21 UU KUP. Berdasarkan ayat (1) dan ayat (2) pasal tersebut, kedudukan hak mendahulu negara mencakup ranah yang sangat luas, meliputi seluruh komponen akumulasi utang pajak mulai dari pokok pajak, sanksi administrasi (bunga, denda, kenaikan), hingga biaya penagihan. UU KUP hanya memberi pengecualian yang sangat terbatas untuk memotong prioritas tagihan pajak, yakni hanya demi menutup biaya perkara pelelangan dan biaya penyelamatan barang itu sendiri.

Bagi Kurator atau Likuidator yang mengemban mandat pemberesan, ketentuan ini melahirkan kewajiban hukum yang bersifat absolut. Hukum melarang keras adanya pembagian aset pailit kepada kreditor lain apalagi pengembalian ekuitas kepada pemegang saham sebelum porsi utang pajak dipulihkan sepenuhnya ke kas negara. Dengan kata lain, hak negara atas pajak bertindak sebagai "benteng pertama" dalam skema pencairan boedel pailit, yang wajib diselesaikan terlebih dahulu oleh Kurator sebelum membuka pintu pembagian bagi kreditor-kreditor lainnya.

Kesimpulan

Menjawab pertanyaan “PT Pailit dan Dibubarkan: Siapa Pengemban Tanggung Jawab Pajaknya? ”, hukum Indonesia memberikan jawaban yang lugas namun terstruktur. Secara administratif, Kurator dalam kapasitasnya sebagai Likuidator adalah pihak yang bertanggung jawab mengurus dan mengeksekusi pembayaran pajak tersebut selaku wakil resmi Wajib Pajak Badan (Pasal 32 UU KUP jo. Pasal 142 UU PT). Namun secara finansial, beban pembayaran utang pajak tetap berada pada Harta Pailit (Boedel Pailit) milik PT itu sendiri.

Negara memegang posisi sebagai kreditur istimewa yang tagihannya wajib diprioritaskan di atas kreditor-kreditor lain dalam pencairan aset pailit. Kurator memikul kewajiban absolut untuk mengembalikan hak fiskal negara sebelum membagikan sisa harta kepada pihak ketiga. Dengan demikian, pembubaran PT karena pailit tidak serta-merta menghapuskan jejak kewajiban perpajakan perseroan. Harta pailit menjadi jaminan utama pelunasan utang pajak di bawah komando Kurator.

Ringkasan

Pembubaran Perseroan Terbatas (PT) akibat kepailitan dan insolvensi menimbulkan konsekuensi hukum kompleks, khususnya terkait pemenuhan kewajiban perpajakan yang belum terbayarkan. Berdasarkan Hukum Perseroan Terbatas dan Hukum Kepailitan di Indonesia, pengurusan dan pemberesan harta pailit beralih sepenuhnya dari Direksi kepada Kurator yang bertindak sebagai Likuidator. Artikel ini membahas kedudukan Kurator sebagai wakil Wajib Pajak, kedudukan utang pajak sebagai hak mendahulu negara (preferen). 

Kepailitan merupakan sita umum atas seluruh kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Ketika suatu Perseroan Terbatas (PT) dinyatakan pailit dan berada dalam keadaan insolvensi, hal tersebut berakibat pada pembubaran perseroan secara hukum.

Salah satu permasalahan fundamental yang sering muncul dalam proses pemberesan harta pailit adalah pelunasan utang pajak perseroan. Ketika status badan hukum PT berakhir pasca pembubaran, timbul pertanyaan penting Siapakah yang secara hukum berkewajiban menyelesaikan tunggakan pajak perseroan?

Dasar Hukum & Referensi

  1. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT)

  2. UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan ( UU KUP)

  3. KUH Perdata 

Tags

Kepailitan

Utang Pajak

Kurator

Likuidasi Perseroan

Boedel Pailit

Hak Mendahulu Pajak

UU KUP

Pembubaran Perseroan

Need Legal Advice?

Our team is ready to assist you with practical solution

All inquiries are treated with strict confidentiality and attorney-client privilege. Your information will never be shared with third parties.