Kuasa Wajib Pajak setelah PMK 44/2026: Siapa yang Boleh Mewakili Wajib Pajak?

Tidak setiap Wajib Pajak menjalankan seluruh hak dan kewajiban perpajakannya secara langsung.

Dalam praktik perusahaan, misalnya, proses pemeriksaan, keberatan, permintaan klarifikasi, administrasi perpajakan, hingga komunikasi dengan Direktorat Jenderal Pajak dapat melibatkan pihak yang secara khusus diberikan kewenangan untuk bertindak atas nama Wajib Pajak.

Pada 2026, ketentuan mengenai kuasa Wajib Pajak mengalami perubahan penting.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2026 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa di Bidang Perpajakan dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Kuasa di Bidang Perpajakan mulai berlaku pada 6 Juli 2026 dan menggantikan PMK Nomor 229/PMK.03/2014.

Salah satu perubahan utamanya adalah siapa yang dapat ditunjuk sebagai kuasa.

Dalam rezim baru, Wajib Pajak dapat menunjuk Konsultan Pajak, Pihak Lain, atau Keluarga melalui Surat Kuasa Khusus.

Namun, masing-masing kategori mempunyai persyaratan yang berbeda.

Bedakan antara Wakil dan Kuasa Wajib Pajak

Sebelum membahas siapa yang dapat menjadi kuasa, penting untuk membedakan antara "wakil" dan "kuasa" dalam hukum perpajakan.

Untuk Wajib Pajak badan, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menentukan bahwa badan pada dasarnya diwakili oleh pengurus.

Dalam kondisi tertentu, badan yang pailit diwakili oleh kurator, badan dalam pembubaran oleh pihak yang melakukan pemberesan, dan badan dalam likuidasi oleh likuidator.

Posisi tersebut berbeda dari kuasa.

Wajib Pajak orang pribadi maupun badan dapat menunjuk orang lain sebagai kuasa melalui Surat Kuasa Khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan tertentu.

Dengan demikian, direktur yang bertindak sebagai pengurus sebuah PT tidak berada pada posisi yang sama dengan konsultan pajak yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Khusus.

Pembedaan ini menjadi penting ketika perusahaan menentukan siapa yang berwenang menghadiri proses perpajakan atau bertindak di hadapan DJP.

Siapa yang Bisa Menjadi Kuasa setelah PMK 44/2026?

PMK 44/2026 membagi pihak yang dapat ditunjuk menjadi tiga kelompok:

1. Konsultan Pajak;

2. Pihak Lain; dan

3. Keluarga.

Struktur ini berbeda dari ketentuan sebelumnya yang mengenal Konsultan Pajak dan karyawan Wajib Pajak sebagai kategori utama kuasa.

Perubahan tersebut tidak berarti karyawan perusahaan tidak dapat lagi membantu mengurus perpajakan.

Namun, status sebagai karyawan saja tidak lagi menjadi kategori tersendiri untuk menjadi kuasa. Apabila seorang karyawan bukan merupakan wakil Wajib Pajak berdasarkan UU KUP dan hendak bertindak sebagai kuasa, kedudukannya perlu memenuhi ketentuan sebagai Pihak Lain, dengan memperhatikan ketentuan peralihan yang berlaku sampai akhir 2026.

Konsultan Pajak sebagai Kuasa

Kategori pertama adalah Konsultan Pajak.

Konsultan Pajak dianggap memenuhi persyaratan kompetensi apabila memiliki Izin Konsultan Pajak yang berlaku.

Pengaturan profesi Konsultan Pajak pada 2026 juga mengalami pembaruan melalui PMK Nomor 55 Tahun 2026 tentang Konsultan Pajak dan Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak.

PMK tersebut membagi Izin Konsultan Pajak ke dalam tingkat A, B, dan C.

Tingkat A dapat digunakan untuk memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak orang pribadi, dengan pengecualian tertentu untuk Wajib Pajak yang berdomisili di negara yang mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan Indonesia.

Tingkat B mencakup orang pribadi dan badan, tetapi tidak mencakup badan penanaman modal asing, bentuk usaha tetap, serta orang pribadi atau badan yang berdomisili di negara yang mempunyai P3B dengan Indonesia.

Tingkat C merupakan tingkat yang dapat digunakan untuk memberikan jasa perpajakan kepada seluruh orang pribadi dan badan.

Karena itu, perusahaan tidak cukup hanya memastikan bahwa seseorang memiliki status sebagai Konsultan Pajak.

Klasifikasi izin yang dimiliki juga perlu sesuai dengan jenis Wajib Pajak yang akan diwakili.

Hal ini menjadi sangat penting untuk PT PMA, bentuk usaha tetap, dan Wajib Pajak yang mempunyai aspek perpajakan internasional.

Siapa yang Dimaksud dengan Pihak Lain?

Kategori kedua adalah Pihak Lain.

Pihak Lain pada dasarnya adalah seseorang selain Konsultan Pajak dan Keluarga yang telah memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai kuasa Wajib Pajak.

Dalam rezim yang berlaku ke depan, kompetensi Pihak Lain dibuktikan dengan Surat Keterangan Terdaftar atau SKT.

PMK 55/2026 mengatur mekanisme kompetensi dan pendaftaran Pihak Lain tersebut.

Untuk memperoleh dasar kompetensi, seseorang mengikuti uji kompetensi di bidang perpajakan dan memperoleh Surat Keterangan Kompetensi sesuai dengan tingkat yang dicapai.

Surat Keterangan Terdaftar kemudian diterbitkan sesuai dengan klasifikasi kompetensinya.

SKT tersebut berlaku selama tiga tahun.

Dengan demikian, seseorang tidak harus menjadi Konsultan Pajak untuk dapat bertindak sebagai kuasa.

Namun, jika ia menggunakan jalur Pihak Lain, ia harus mempunyai kompetensi dan status terdaftar sebagaimana disyaratkan oleh peraturan.

Klasifikasi Pihak Lain juga Penting

Sama seperti Konsultan Pajak, kompetensi Pihak Lain dibedakan dalam tingkat A, B, dan C.

Secara garis besar:

Tingkat A berlaku untuk pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan orang pribadi, dengan pengecualian tertentu terkait Wajib Pajak yang berdomisili di negara yang mempunyai P3B dengan Indonesia.

Tingkat B berlaku untuk orang pribadi dan badan, tetapi tidak mencakup badan dengan penanaman modal asing, bentuk usaha tetap, serta orang pribadi atau badan yang berdomisili di negara yang mempunyai P3B dengan Indonesia.

Tingkat C berlaku untuk seluruh orang pribadi dan badan.

Perusahaan karena itu perlu melihat klasifikasi SKT pihak yang akan ditunjuk, bukan hanya keberadaan SKT itu sendiri.

Seorang pemegang SKT tingkat B, misalnya, tidak mempunyai cakupan kompetensi yang sama dengan pemegang tingkat C.

Bagaimana dengan Anggota Keluarga?

Salah satu perubahan yang paling menarik dalam PMK 44/2026 adalah pengakuan keluarga sebagai pihak yang dapat menjadi kuasa Wajib Pajak.

Yang dimaksud Keluarga mencakup suami, istri, serta keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua.

Berbeda dengan Konsultan Pajak dan Pihak Lain, Keluarga tidak diwajibkan memenuhi persyaratan kompetensi perpajakan melalui Izin Konsultan Pajak atau SKT.

Namun, hal ini tidak berarti anggota keluarga dapat langsung bertindak tanpa dokumentasi.

Pemberian kewenangan tetap harus dilakukan dengan Surat Kuasa Khusus.

Apabila diperlukan, hubungan keluarga juga harus didukung dengan dokumen seperti kartu keluarga atau surat pernyataan dari pemberi kuasa sesuai ketentuan yang berlaku.

Kategori Keluarga ini secara praktis terutama relevan bagi Wajib Pajak orang pribadi.

Status Karyawan Perusahaan setelah PMK 44/2026

Perubahan posisi karyawan perlu diperhatikan oleh perusahaan.

Dalam ketentuan lama, karyawan Wajib Pajak secara khusus disebut sebagai salah satu kategori pihak yang dapat menjadi kuasa.

PMK 44/2026 tidak lagi menggunakan kategori tersebut.

Artinya, perusahaan sebaiknya tidak berasumsi bahwa seorang tax manager, finance manager, atau staf pajak secara otomatis dapat menjadi kuasa hanya karena mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan.

Pertama, perlu diperiksa apakah orang tersebut termasuk pengurus atau pihak yang nyata-nyata mempunyai kewenangan menentukan kebijakan atau mengambil keputusan perusahaan sehingga termasuk sebagai wakil berdasarkan UU KUP.

Jika tidak, dan orang tersebut akan bertindak sebagai kuasa, persyaratan Pihak Lain perlu diperhatikan.

Khusus selama 2026, terdapat ketentuan peralihan yang masih memberikan ruang kepada pihak tertentu untuk menggunakan bukti kompetensi lama.

Ada Masa Transisi sampai 31 Desember 2026

Ketentuan peralihan menjadi sangat penting karena artikel ini diterbitkan pada September 2026.

Sampai dengan 31 Desember 2026, seseorang selain Konsultan Pajak yang memiliki sertifikat brevet perpajakan atau ijazah formal di bidang perpajakan dari perguruan tinggi terakreditasi A paling rendah Diploma III masih dapat ditunjuk sebagai kuasa berdasarkan mekanisme peralihan.

Untuk menggunakan fasilitas tersebut, Surat Kuasa Khusus dibuat dalam bentuk kertas.

Fotokopi sertifikat brevet atau ijazah yang menjadi dasar kompetensi dilampirkan dan dokumen disampaikan secara langsung melalui KPP atau KP2KP untuk diadministrasikan.

Surat Kuasa Khusus yang dibuat berdasarkan ketentuan peralihan tersebut dapat digunakan sampai pelaksanaan hak atau pemenuhan kewajiban perpajakan yang dikuasakan selesai.

Ini berarti perusahaan yang selama ini menggunakan staf internal dengan brevet perlu memperhatikan perubahan yang berlaku mulai 2027.

Apa yang Berubah Mulai 1 Januari 2027?

Setelah masa transisi selesai, Pihak Lain tidak lagi cukup hanya mengandalkan brevet atau ijazah sebagai dasar untuk ditunjuk sebagai kuasa.

Pihak Lain harus mempunyai Surat Keterangan Terdaftar sesuai rezim PMK 44/2026 dan PMK 55/2026.

Perubahan tersebut membuat perusahaan perlu mulai melakukan pemetaan sebelum akhir 2026.

Jika perusahaan selama ini selalu mengandalkan tax manager atau staf internal sebagai kuasa dalam pemeriksaan, permohonan, atau proses perpajakan tertentu, perusahaan perlu memastikan apakah orang tersebut:

• bertindak sebagai wakil berdasarkan kedudukannya;

• akan memperoleh SKT sebagai Pihak Lain;

• akan menggunakan Konsultan Pajak; atau

• memerlukan penyesuaian mekanisme internal.

Dengan begitu, proses administrasi perpajakan tidak terganggu ketika ketentuan transisi berakhir.

Surat Kuasa Khusus Tetap Menjadi Dasar Utama

Walaupun seseorang memenuhi persyaratan sebagai Konsultan Pajak, Pihak Lain, atau Keluarga, ia tidak otomatis memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama Wajib Pajak.

Wajib Pajak tetap harus memberikan Surat Kuasa Khusus.

Surat Kuasa Khusus dapat dibuat secara elektronik maupun dalam bentuk kertas.

Secara umum, dokumen tersebut memuat antara lain:

• nama dan NPWP pemberi kuasa;

• nama dan NPWP penerima kuasa;

• tanda tangan para pihak;

• status penerima kuasa;

• pelaksanaan hak atau pemenuhan kewajiban perpajakan yang dikuasakan; dan

• masa berlaku Surat Kuasa Khusus.

Bea meterai juga perlu dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dokumen yang dibuat secara elektronik dapat diproses melalui Portal Wajib Pajak, sedangkan dokumen kertas disampaikan melalui KPP atau KP2KP sesuai mekanisme yang ditentukan.

Surat Kuasa Tidak Boleh Terlalu Umum

PMK 44/2026 menggunakan konsep Surat Kuasa Khusus.

Artinya, pemberian kewenangan harus menjelaskan pelaksanaan hak atau pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu yang dikuasakan.

Ketentuan tersebut terkait dengan satu jenis pajak untuk satu tahun pajak, bagian tahun pajak, atau masa pajak tertentu.

Satu Surat Kuasa Khusus juga berlaku untuk satu orang kuasa.

Karena itu, perusahaan sebaiknya menghindari Surat Kuasa yang hanya menyebut kewenangan secara sangat umum tanpa menjelaskan ruang lingkup perpajakan yang dikuasakan.

Dalam praktik, identifikasi jenis pajak, masa atau tahun pajak, serta tindakan yang relevan membantu mengurangi persoalan mengenai batas kewenangan kuasa.

Apakah Kuasa Dapat Melimpahkan Kewenangannya?

Pada prinsipnya, seorang kuasa tidak dapat melimpahkan kuasa yang diterimanya kepada orang lain.

Namun, peraturan membedakan pelimpahan kewenangan dengan kegiatan administratif tertentu.

Seorang kuasa dapat menunjuk pegawai atau orang lain untuk menyampaikan dan/atau menerima dokumen perpajakan dengan menggunakan surat penunjukan.

Pihak yang ditunjuk tersebut bukan berarti menggantikan kuasa untuk mengambil keputusan atau melaksanakan seluruh hak dan kewajiban yang terdapat dalam Surat Kuasa Khusus.

Perbedaannya penting.

Kuasa tetap merupakan orang yang ditunjuk oleh Wajib Pajak, sementara pihak lain hanya membantu kegiatan penyampaian atau penerimaan dokumen sesuai surat penunjukan.

Tanggung Jawab Tetap Berada pada Wajib Pajak

Penunjukan kuasa tidak mengalihkan tanggung jawab perpajakan dari Wajib Pajak.

Kuasa membantu menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai ruang lingkup yang diberikan.

Namun, kewajiban perpajakan tetap merupakan kewajiban Wajib Pajak.

Karena itu, perusahaan tetap perlu mempunyai proses internal untuk memeriksa dokumen, posisi pajak, data keuangan, dan tindakan yang dilakukan oleh kuasanya.

Penunjukan konsultan atau pihak eksternal tidak sebaiknya diperlakukan sebagai pengalihan seluruh fungsi pengawasan pajak perusahaan.

Kuasa juga Memiliki Kewajiban Profesional

PMK 44/2026 tidak hanya mengatur siapa yang boleh menjadi kuasa.

Seorang kuasa juga diwajibkan mematuhi ketentuan perpajakan, menjaga integritas, profesionalisme, martabat dan etika, menjaga kerahasiaan, serta bertindak sesuai dengan klasifikasi izin atau SKT yang dimilikinya.

Kuasa juga dilarang menghalang-halangi pelaksanaan ketentuan perpajakan.

Contoh yang relevan dapat mencakup pemberian petunjuk yang menyesatkan kepada Wajib Pajak, menghalangi akses pemeriksa terhadap dokumen atau data yang diwajibkan, atau tindakan lain yang menghambat proses sesuai ketentuan.

Hal ini menunjukkan bahwa rezim baru tidak hanya memperluas siapa yang dapat menjadi kuasa, tetapi juga menempatkan kuasa dalam sistem kompetensi dan pengawasan yang lebih jelas.

Kapan Pemberian Kuasa Berakhir?

Pemberian kuasa dapat berakhir dalam beberapa keadaan.

Pertama, masa berlaku Surat Kuasa Khusus telah berakhir.

Kedua, Wajib Pajak mencabut pemberian kuasa.

Ketiga, Izin Konsultan Pajak atau SKT penerima kuasa dibekukan atau dicabut.

Keempat, kuasa dipidana karena tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan.

Setelah pemberian kuasa berakhir, penerima kuasa tidak lagi dapat melaksanakan hak dan kewajiban yang sebelumnya dikuasakan.

Akses yang diberikan kepada kuasa melalui Portal Wajib Pajak juga berakhir.

Bagaimana Jika Wajib Pajak Ingin Mengganti Kuasa?

Wajib Pajak dapat mencabut Surat Kuasa Khusus.

Pencabutan dapat dilakukan secara elektronik maupun melalui dokumen kertas sesuai cara pemberian kuasa.

Pencabutan berlaku sejak surat pencabutan diterima oleh DJP dan tidak berlaku surut.

Apabila Wajib Pajak ingin menunjuk kuasa baru untuk pelaksanaan hak atau kewajiban perpajakan tertentu yang sama, pencabutan terhadap kuasa sebelumnya perlu disampaikan terlebih dahulu.

Hal ini penting bagi perusahaan yang mengganti Konsultan Pajak di tengah pemeriksaan, keberatan, atau proses administrasi lainnya.

Transisi antara kuasa lama dan baru harus didokumentasikan dengan baik agar tidak menimbulkan ketidakjelasan mengenai siapa yang berwenang bertindak.

Bagaimana dengan Surat Kuasa yang Sudah Ada sebelum PMK 44/2026?

PMK 44/2026 juga memberikan ketentuan peralihan terhadap Surat Kuasa Khusus yang sudah diberikan sebelum peraturan mulai berlaku.

Surat Kuasa Khusus yang telah diberikan dan disampaikan kepada DJP sebelum 6 Juli 2026 tetap dapat digunakan untuk menjalankan hak atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu sesuai isi surat kuasa tersebut.

Dengan demikian, berlakunya PMK baru tidak otomatis membatalkan seluruh Surat Kuasa Khusus yang telah diterbitkan sebelumnya.

Namun, untuk pemberian kuasa baru, ketentuan dalam PMK 44/2026 perlu digunakan.

Apa yang Perlu Dilakukan Perusahaan pada 2026?

Perubahan ini mempunyai implikasi praktis bagi Wajib Pajak badan.

Perusahaan sebaiknya terlebih dahulu memetakan siapa saja yang selama ini bertindak di hadapan DJP.

Bedakan pihak yang bertindak sebagai pengurus atau wakil perusahaan dengan pihak yang sebenarnya bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus.

Selanjutnya, periksa status setiap penerima kuasa.

Jika menggunakan Konsultan Pajak, periksa apakah Izin Konsultan Pajak masih berlaku dan tingkat izinnya sesuai dengan karakteristik Wajib Pajak.

Jika menggunakan staf internal atau profesional lain sebagai Pihak Lain, periksa dasar kompetensinya selama masa transisi 2026 dan rencana memperoleh SKT untuk penggunaan setelah 1 Januari 2027.

Perusahaan juga perlu meninjau format Surat Kuasa Khusus, terutama jenis pajak, masa atau tahun pajak, ruang lingkup tindakan, dan jangka waktunya.

Terakhir, administrasi akses pada Portal Wajib Pajak juga perlu disesuaikan ketika kuasa ditunjuk, diganti, atau dicabut.

Bagaimana dengan PT PMA?

Untuk perusahaan penanaman modal asing, pemilihan kuasa membutuhkan perhatian tambahan.

Klasifikasi tingkat B pada rezim Konsultan Pajak dan Pihak Lain tidak mencakup badan dengan penanaman modal asing.

Karena itu, PT PMA yang menggunakan kuasa perlu memastikan penerima kuasa mempunyai klasifikasi yang memang mencakup jenis Wajib Pajak tersebut.

Secara umum, cakupan terhadap seluruh orang pribadi dan badan terdapat pada klasifikasi tingkat C.

Persoalan ini penting karena kesesuaian kompetensi tidak ditentukan hanya dari pengalaman praktis kuasa, tetapi juga dari klasifikasi formal izin atau SKT yang berlaku.

Penutup

PMK 44/2026 membawa perubahan penting terhadap mekanisme pemberian kuasa di bidang perpajakan.

Wajib Pajak kini dapat menunjuk Konsultan Pajak, Pihak Lain, atau Keluarga.

Namun, perluasan pilihan tersebut dibarengi dengan ketentuan yang lebih jelas mengenai kompetensi, klasifikasi, pendaftaran, Surat Kuasa Khusus, etika, dan pengawasan.

Bagi perusahaan, perubahan paling penting adalah tidak lagi menganggap status sebagai karyawan secara otomatis cukup untuk menjadi kuasa.

Jika seorang staf internal bukan merupakan wakil Wajib Pajak berdasarkan kedudukannya dan akan bertindak sebagai kuasa, persyaratan Pihak Lain perlu diperhatikan.

Masa transisi sampai 31 Desember 2026 memberikan waktu untuk melakukan penyesuaian. Setelah itu, Pihak Lain pada prinsipnya harus memiliki SKT sesuai dengan kompetensi dan cakupan Wajib Pajak yang diwakilinya.

Karena itu, menjelang 2027, perusahaan sebaiknya meninjau kembali siapa yang memiliki kewenangan untuk berhubungan dengan DJP, dasar kewenangannya, klasifikasi kompetensinya, serta administrasi Surat Kuasa Khusus yang digunakan.