Pendaftaran Paten bagi Warga Negara Asing yang Tinggal di Indonesia

Warga negara asing (WNA) pada prinsipnya dapat mengajukan permohonan paten di Indonesia. Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas invensi di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu, sehingga inventor dapat melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Invensi sendiri merupakan gagasan inventor yang diwujudkan dalam kegiatan pemecahan masalah di bidang teknologi, baik berupa produk, proses, penyempurnaan atau pengembangan produk maupun proses, termasuk sistem, metode, dan penggunaan. Perlindungan di Indonesia meliputi paten dan paten sederhana.

Jenis Paten dan Syarat Substantif

Paten diberikan terhadap invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Sementara itu, paten sederhana dapat diberikan terhadap invensi baru yang merupakan pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, memiliki kegunaan praktis, dan dapat diterapkan dalam industri.

Bagi inventor asing, kewarganegaraan bukan menjadi hambatan untuk memperoleh perlindungan paten di Indonesia. Namun, paten yang diberikan tetap tunduk pada kewajiban pelaksanaan paten di Indonesia sesuai ketentuan Undang-Undang Paten.

WNA yang Tinggal di Indonesia dan Penggunaan Kuasa

WNA yang bertempat tinggal atau berdomisili di Indonesia pada dasarnya dapat mengajukan permohonan paten sendiri atau melalui konsultan kekayaan intelektual. Hal ini berbeda dengan pemohon asing yang tidak bertempat tinggal atau tidak berkedudukan tetap di Indonesia, yang wajib mengajukan permohonan melalui kuasa yang memiliki domisili hukum di Indonesia.

Permohonan diajukan kepada Menteri Hukum secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dikenai biaya. Satu permohonan dapat diajukan untuk satu invensi atau beberapa invensi yang memiliki keterkaitan sehingga membentuk satu kesatuan invensi.

Data yang Harus Dicantumkan dalam Permohonan

Permohonan paten sekurang-kurangnya memuat informasi berikut:

• tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;

• nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon apabila pemohon bukan badan hukum;

• nama dan alamat lengkap pemohon apabila pemohon merupakan badan hukum;

• nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan inventor;

• nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;

• judul invensi;

• negara dan tanggal penerimaan permohonan pertama apabila menggunakan hak prioritas; dan

• nomor Patent Cooperation Treaty (PCT) dan tanggal penerimaan internasional apabila permohonan diajukan melalui mekanisme PCT.

Dokumen Pendukung

Selain data permohonan, pemohon harus melampirkan dokumen teknis dan administratif yang diperlukan. Dokumen tersebut pada umumnya mencakup:

• judul, deskripsi, klaim, dan abstrak invensi;

• gambar apabila diperlukan untuk menjelaskan invensi;

• surat kuasa apabila menggunakan kuasa;

• surat pengalihan hak apabila pemohon bukan inventor;

• dokumen pendukung status usaha mikro/kecil, lembaga pendidikan, atau lembaga penelitian pemerintah jika fasilitas tarif terkait digunakan;

• bukti penyimpanan jasad renik jika invensi berkaitan dengan jasad renik; dan

• pernyataan asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional apabila invensi berkaitan dengan sumber tersebut.

Untuk invensi yang terkait jasad renik, bukti penyimpanan dapat berasal dari lembaga penyimpanan yang diakui berdasarkan Budapest Treaty atau lembaga penyimpanan di Indonesia yang dapat menjamin viabilitas jasad renik selama masa perlindungan paten.

Permohonan Secara Elektronik dan Nonelektronik

Permohonan dapat diajukan secara elektronik melalui laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Permohonan juga dapat diajukan secara nonelektronik melalui loket DJKI atau Kantor Wilayah Kementerian Hukum untuk memperoleh pendampingan dalam pengajuan melalui sistem resmi.

Apabila dokumen pendukung dibuat dalam bahasa asing, dokumen tersebut wajib diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Untuk dokumen berbahasa asing selain bahasa Inggris, diperlukan terjemahan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sesuai ketentuan teknis permohonan paten.

Tanggal Penerimaan dan Persyaratan Minimum

Permohonan yang memenuhi persyaratan minimum dapat diberikan tanggal penerimaan. Persyaratan minimum tersebut meliputi data permohonan, lampiran utama berupa judul, deskripsi, klaim, dan abstrak, bukti pembayaran biaya permohonan, serta pembayaran biaya kelebihan klaim apabila jumlah klaim melebihi 10.

Tanggal penerimaan mempunyai arti penting karena menjadi salah satu titik acuan dalam proses perlindungan paten. Karena itu, pemohon perlu memastikan seluruh persyaratan minimum telah tersedia sejak pengajuan dilakukan.

Pemeriksaan Administratif

Setelah permohonan diterima, dilakukan pemeriksaan administratif. Berdasarkan ketentuan teknis terbaru yang menjadi dasar materi ini, pemeriksaan administratif dilakukan paling lama 14 hari sejak tanggal pengajuan permohonan diterima. Apabila dokumen dinyatakan lengkap, Menteri Hukum menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon atau kuasanya.

Apabila masih terdapat kekurangan, pemohon perlu melakukan perbaikan atau melengkapi dokumen sesuai pemberitahuan.

Kelengkapan sejak awal akan membantu menghindari penundaan proses dan mempermudah tahapan pemeriksaan berikutnya.

Tahapan Praktis Pengajuan Melalui Sistem DJKI

Dalam pengajuan secara elektronik, pemohon pada prinsipnya perlu melakukan registrasi akun, mengisi formulir permohonan, mengunggah dokumen pendukung, membuat kode billing, melakukan pembayaran, dan menyelesaikan pengajuan melalui sistem DJKI. Pembayaran kode billing harus dilakukan sesuai batas waktu yang tercantum pada sistem.

Pemohon WNA yang tinggal di Indonesia sebaiknya memastikan data keimigrasian, alamat domisili, identitas inventor, serta hubungan antara inventor dan pemohon dicantumkan secara konsisten. Jika permohonan diajukan oleh perusahaan atau pihak yang berbeda dari inventor, dokumen pengalihan hak juga perlu disiapkan dengan benar.

Penutup

WNA yang tinggal di Indonesia pada dasarnya memiliki akses yang sama untuk mengajukan permohonan paten di Indonesia. Perbedaan utama terletak pada ketentuan penggunaan kuasa bagi pemohon asing yang tidak berdomisili di Indonesia. Selain itu, seluruh permohonan tetap harus memenuhi persyaratan administratif dan substantif sebagaimana ditentukan dalam peraturan paten.

Persiapan dokumen teknis yang baik, penerjemahan dokumen asing, kejelasan status kepemilikan invensi, dan pemenuhan biaya permohonan merupakan faktor penting dalam proses pendaftaran. Dengan persiapan yang tertib, pemohon dapat mengurangi risiko kekurangan administrasi dan memperlancar proses perlindungan paten di Indonesia.